BERITAINHIL.COM - TEMBILAHAN ; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menerima kunjungan kerja rombongan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Provinsi Riau, Selasa (10/11/2026).
Rombongan tersebut terdiri dari Rinna Herriyanti, SE, Penata Tingkat I (III/d) selaku Penelaah Teknis Kebijakan; Maylinda, SE, Penata Tingkat I (III/d) selaku Penelaah Teknis Kebijakan; serta Elfi Dewita, S.IP, M.Si, Penata (III/c) yang menjabat Arsiparis Ahli Muda.
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Disdukpencapil Inhil, Meiza Hardi, di ruang kerjanya. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital di Kabupaten Inhil.
Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada penerapan sistem pelayanan digital, khususnya upaya meningkatkan kemudahan akses, efektivitas, serta kualitas pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.
Kepala Disdukpencapil Inhil, Meiza Hardi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan pelayanan administrasi kependudukan secara digital melalui aplikasi ADINDA (Aplikasi Digital Identitas Administrasi Kependudukan).
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengurus sejumlah dokumen kependudukan secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
"Melalui aplikasi ADINDA, masyarakat kini dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara online, seperti perubahan Kartu Keluarga (KK), penerbitan akta kelahiran, dan akta kematian. Prosesnya bisa dilakukan sendiri dari rumah, bahkan dokumen yang telah selesai diproses dapat dicetak secara mandiri," jelas Meiza.
Meski demikian, Meiza menyebutkan masih terdapat beberapa jenis pelayanan yang mengharuskan masyarakat datang langsung, yakni perekaman KTP elektronik (KTP-el) dan perubahan akta kelahiran.
Namun, khusus untuk perekaman KTP-el, masyarakat tidak selalu harus datang ke Tembilahan. Disdukpencapil Inhil telah menyediakan layanan perekaman di sejumlah kecamatan guna mendekatkan pelayanan dan mempermudah masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota kabupaten.
"Untuk perekaman KTP-el, masyarakat bisa memanfaatkan layanan yang tersedia di beberapa kecamatan. Dengan demikian, warga tidak perlu jauh-jauh datang ke Tembilahan hanya untuk melakukan perekaman KTP karena pelayanan sudah tersedia di kecamatan tertentu," ungkapnya.
Adapun lokasi pelayanan perekaman KTP-el tersebut tersedia di lima kecamatan, yakni:
1. Kecamatan Kateman, bertempat di Kantor Camat Guntung.
2. Kecamatan Keritang, bertempat di Kantor Camat Kota Baru.
3. Kecamatan Reteh.
4. Kecamatan Tempuling, bertempat di Salak.
5. Kecamatan Kemuning, bertempat di Selensen.
Sementara itu, untuk perubahan akta kelahiran, masyarakat masih harus datang langsung ke kantor pelayanan Disdukpencapil Inhil di Mal Pelayanan Publik (MPP) Tembilahan.
Menurut Meiza, pemanfaatan teknologi digital merupakan bagian dari komitmen Disdukpencapil Inhil dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Dengan memanfaatkan teknologi digital, proses pengurusan dokumen menjadi lebih efisien sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya. Prinsipnya, pelayanan harus semakin dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat," tambahnya.
Ia juga menyambut baik kunjungan dan koordinasi yang dilakukan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau. Menurutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut penting untuk mengetahui perkembangan penerapan layanan digital sekaligus menjadi sarana bertukar informasi dan memperkuat inovasi pelayanan.
Meiza berharap sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi terus ditingkatkan agar transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Harapan kami, melalui koordinasi dan sinergi ini, kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Inhil semakin meningkat. Teknologi bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi harus benar-benar menjadi solusi untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak administrasi kependudukannya," tutup Meiza.


Comments0