BERITAINHIL.COM - Jakarta ; Listrik merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi masyarakat. Kehadirannya menopang hampir seluruh aktivitas kehidupan, mulai dari penerangan, memasak, penyimpanan bahan makanan, menunjang kegiatan pendidikan dan pekerjaan, hingga menggerakkan roda perekonomian dan industri. Semua aspek tersebut bergantung pada pasokan listrik yang andal dan stabil.
Sayangnya, hak dasar masyarakat atas layanan listrik yang memadai dinilai semakin terancam akibat buruknya kinerja PT PLN (Persero) yang dianggap gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Yudhistira, mengatakan kondisi tersebut sulit dibantah karena Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis energi yang nyata dan mengkhawatirkan.
“Masalah utamanya sangat jelas. Selama hampir lima tahun terakhir (2021–2026), tidak ada pertumbuhan maupun pengembangan pembangkit listrik yang signifikan. Kebutuhan listrik masyarakat terus meningkat seiring perkembangan zaman, pertumbuhan penduduk, dan ekspansi ekonomi. Namun, penambahan kapasitas pembangkit baru tidak berjalan sesuai rencana,” kata Yudhistira di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut semakin memburuk dalam beberapa hari terakhir, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Sistem kelistrikan mengalami defisit daya hingga 1.500 MW yang memicu pemadaman bergilir serta gangguan pasokan listrik di berbagai wilayah.
“Segala kebijakannya hanya berorientasi pada satu tujuan: mempertahankan posisi dan kenyamanan jabatannya sendiri, termasuk keresahan para vendor yang isunya setiap paket proyek yang nilainya sampai triliunan, diminta setor jatah komitmen di depan 3% dari nilai kontrak sebelum kontrak diteken. Artinya, dia duduk sebagai Dirut bukan untuk melayani kebutuhan listrik 280 juta rakyat Indonesia.,” paparnya.
“Ini bukan musibah yang datang secara tiba-tiba, melainkan akibat dari dua kelalaian besar. Pertama, pembangkit listrik yang sudah ada tidak dirawat secara optimal sehingga sering mengalami kerusakan dan gangguan mendadak. Kedua, tidak ada pembangkit listrik baru yang berhasil diselesaikan dan dioperasikan untuk menutup kekurangan daya tersebut,” tegasnya.
Yudhistira menilai, di balik berbagai persoalan yang terjadi saat ini, ada satu pihak yang paling bertanggung jawab, yakni Darmawan Prasodjo selaku Direktur Utama PLN sejak 2021 hingga sekarang.
“Jika menelusuri rekam jejak kinerjanya selama menjabat, data dan fakta berbicara dengan sangat jelas. Tidak ada keputusan besar, langkah strategis, maupun terobosan signifikan yang mampu mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik baru,” ujarnya.
Ia menuding Darmawan memimpin perusahaan listrik negara tersebut tanpa menghadirkan perubahan berarti, sehingga infrastruktur kelistrikan terus menua tanpa adanya langkah pengembangan dan perbaikan yang memadai.
Kegagalan Eksekusi RUPTL 2021–2030
Menurut Yudhistira, setiap tahun PLN menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dengan target penambahan kapasitas pembangkit yang harus beroperasi dan tersambung ke sistem. Namun realisasinya dinilai jauh dari target yang telah ditetapkan.
Berikut data yang disampaikannya:
Tahun| Target Penambahan Kapasitas (MW)| Realisasi Terpasang dan Beroperasi (MW)| Persentase
2021| 2.850 MW| 320 MW| 11%
2022| 3.120 MW| 415 MW| 13%
2023| 3.480 MW| 580 MW| 17%
2024| 3.750 MW| 720 MW| 19%
2025| 4.010 MW| 890 MW| 22%
Total| 17.210 MW| 2.925 MW| 17%
Sumber: Sistem Jawa-Bali, RUPTL 2021–2030, dan Laporan Kinerja PLN.
Artinya, dari total sekitar 17.200 MW kapasitas pembangkit yang seharusnya sudah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, khususnya di Jawa dan Bali, hanya kurang dari 3.000 MW yang benar-benar terealisasi. Sementara lebih dari 14.000 MW pembangkit yang direncanakan belum terbangun atau mengalami keterlambatan.
"Inilah sebabnya cadangan daya makin menipis, hingga kini kita kekurangan listrik parah. ❌ Janji Kosong Transisi Energi Hijau Darmawan Prasodjo sangat pandai berpidato, mengaku PLN paling "Hijau", berjanji membangun ribuan megawatt tenaga surya, air, angin, dan menjadi pelopor energi bersih. Namun datanya sangat memalukan," beber Yudhis.
Harusnya, sambung dia, target EBT dalam RUPTL 2021–2025 (Sistem Jamali) : 7.800 MW energi terbarukan harus beroperasi Realisasi hingga kini (Sistem Jamali) : Hanya 810 MW yang selesai dan tersambung ke jaringan.
"Hasilnya apa, kurang dari 11% tercapai! Dari ribuan megawatt yang dijanjikan, yang benar-benar berfungsi bisa dihitung jari. Ia sibuk mempromosikan konsep "hijau" di media dan forum internasional untuk pujian, padahal di lapangan kita masih sangat bergantung pada pembangkit batu bara tua yang boros dan tidak efisien, tanpa ada pengganti yang disiapkan.
Sepanjang menjabat, Darmawan Prasodjo justru lebih banyak dikenal karena kemampuannya berbicara manis, memberikan janji-janji indah, dan tampil di publik dengan berbagai pencitraan. Namun, janji-janji dan bujuk rayu yang ia sampaikan ternyata tidak ditujukan untuk kepentingan rakyat atau kemajuan negara," urai jebolan Magister Komunikasi ini panjang lebar.
Sebaliknya, masih kata Yudhis, ia lebih sibuk memberikan janji dan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu—baik perorangan maupun perusahaan—yang dinilainya bisa memberikan dukungan politik atau kekuasaan kepadanya.
"Segala kebijakannya hanya berorientasi pada satu tujuan: mempertahankan posisi dan kenyamanan jabatannya sendiri, termasuk keresahan para vendor yang isunya setiap paket proyek yang nilainya sampai triliunan, dipotong 3% kalau mau segera diteken. Artinya, dia duduk sebagai Dirur bukan untuk melayani kebutuhan listrik 280 juta rakyat Indonesia.," paparnya.
Akibatnya, semua penduduk harus menanggung derita. Ibu rumah tangga kesulitan mengurus rumah karena listrik sering padam, pelajar tidak bisa belajar dengan nyaman, pedagang dan pengusaha mengalami kerugian besar setiap kali pasokan terputus, dan industri terganggu operasinya—semua karena listrik, hal yang seharusnya terjamin, kini menjadi barang mewah dan tidak menentu.
Krisis energi yang terjadi hari ini, lanjut Yudhistira, adalah bukti nyata kegagalan kepemimpinan Darmawan Prasodjo. Ia telah mengabaikan amanah publik, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, dan gagal total mengeksekusi rencana pembangunan yang sudah disepakati secara hukum.
"Ke depan, PLN tidak boleh lagi dipimpin oleh sosok yang hanya pandai bicara, pandai berjanji, namun kosong dari karya, gagal memenuhi target angka yang sudah ditetapkan, dan abai terhadap tanggung jawab besarnya. Masyarakat berhak mendapatkan layanan listrik yang stabil dan terjamin, dan hal itu tidak akan pernah terwujud jika manajemen puncak masih dipimpin oleh orang yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan hidup seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.***
Comments0