Pemerhati Pendidikan Desak Pemda dan DPRD Tanggap Soal SDN 004 Rusak Parah

Indra Gunawan Sekretaris Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Inhil.

BERITAINHIL.com — TEMBILAHAN ; Atap bocor ditutup terpal, dinding berlubang, meja dan kursi reyot begitulah kondisi SDN 004 Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Kondisi miris ini membuat pemerhati pendidikan Indra Gunawan angkat suara, menilai pemerintah dan DPRD tak cukup serius mengawal dunia pendidikan di daerah.

Menurut Indra, keprihatinan ini seharusnya tidak hanya dirasakan masyarakat, melainkan juga menjadi perhatian serius para pemangku kebijakan.

“Saya pribadi merasa prihatin dengan kondisi real tersebut. Kita punya dinas pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir ini, dan juga ada Komisi IV DPRD yang membidangi pendidikan dan kesehatan. Seharusnya para anggota dewan lebih intensif mengawasi dan mengawal kondisi gedung sekolah itu. Sangat tidak mungkin mereka tidak tahu kondisi nyata sekolah yang rusak ini. Inti persoalannya adalah kepedulian sosial yang harus dilakukan, pihak berkompeten seharusnya cepat tanggap tanpa harus debat sana-sini,” tegas Indra, yang juga Sekretaris Forum Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (Fokus Ornop) Inhil.

Lebih jauh, Indra mengingatkan bahwa kerusakan sekolah dapat berdampak serius terhadap para siswa.

“Dampaknya ada dua. Bisa saja melahirkan cikal bakal penerus bangsa yang tangguh karena terbiasa dalam keterbatasan, tapi di sisi lain sangat berisiko bagi kesehatan mereka. Lingkungan sekolah yang kotor bisa memicu penyakit, dan yang paling berbahaya adalah ancaman keselamatan jika bangunan sewaktu-waktu ambruk,” jelasnya.

Terkait anggaran pendidikan yang setiap tahun disebut mencapai 20 persen dari APBN maupun APBD, Indra menilai media juga perlu mendesak pihak dinas pendidikan agar lebih transparan.

“Kalau persoalan anggaran, ada baiknya rekan-rekan media juga bertanya langsung kepada dinas pendidikan kita,” singkatnya.

Indra menekankan, langkah penyelesaian tidak bisa hanya mengandalkan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) yang mungkin sudah dialokasikan untuk sekolah lain.

“Kita punya CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang beroperasi di Indragiri Hilir. Pemda dan DPRD bisa mengomunikasikan itu dengan duduk bersama. Intinya, semua stakeholder harus dilibatkan untuk mencari solusi terbaik agar sekolah yang rusak bisa kembali layak digunakan,” ujarnya.

Ia pun memperingatkan adanya risiko jangka panjang jika pemerintah abai terhadap kondisi sekolah seperti ini.

“Risiko paling ekstrem adalah lahirnya generasi yang apatis terhadap masyarakat dan lingkungannya. Jika edukasi awal saja sudah seperti ini, bukan tidak mungkin anak-anak kita kehilangan semangat dan kepedulian. Semoga hal itu tidak terjadi,” pungkasnya.