BERITAINHIL.com - Pekanbaru ; Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWIL LUB) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau telah resmi digelar dengan dasar hukum yang dinilai sah dan kuat. Panitia pelaksana kegiatan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan MUSWIL LUB didasari langsung oleh Surat Tugas DPP PPP Nomor: 4023/IN/DPP/VI/2025, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan keabsahannya.
“Dasar pelaksanaan kegiatan ini sangat jelas. Kami tegak lurus terhadap perintah partai. Kalau ada yang menyebut pelaksanaan MUSWIL ini tidak sah atau tidak berdasar, saya kira itu karena mereka tidak membaca atau tidak memahami surat tugas dari DPP,” ujar ketua panitia Dedi Putra dalam konferensi pers yang digelar di salah satu hotel Pekanbaru, Selasa (24/6).
Panitia Dedi Putra menjelaskan bahwa surat tugas dari DPP bukan muncul tanpa sebab, melainkan sebagai respon konkret terhadap aspirasi dari bawah—baik dari jajaran Pengurus Harian DPW, majelis-majelis partai, maupun DPC-DPC di seluruh Riau. Aspirasi ini bahkan disampaikan langsung kepada DPP, salah satunya melalui tokoh partai daerah, Agus Salim.
“Dokumennya ada. Ada dua kali penyampaian aspirasi dan tuntutan ke DPP PPP terkait dinamika internal di tubuh PPP Riau. Ini bukan rekayasa elit, melainkan kebutuhan organisasi untuk menyelesaikan konflik secara menyeluruh,” jelas panitia.
Lebih lanjut, panitia juga menanggapi kritik yang disampaikan oleh beberapa pihak, termasuk Afrizal dan. Agus Salim, yang mempertanyakan mekanisme MUSWIL LUB. Menurut panitia, keberadaan mereka sendiri sebagai pimpinan DPW sebelumnya pun tidak melalui Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) atau Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil), sehingga keabsahannya patut dipertanyakan.
"Kalau mereka mempertanyakan legalitas MUSWIL, sebetulnya mereka sedang mempertanyakan keabsahan posisi mereka sendiri. Karena mereka pun tidak melalui prosedur struktural yang baku,” ujar panitia.
Dalam sistem organisasi PPP, Pelaksana Tugas (Plt) adalah jabatan penunjukan yang sewaktu-waktu bisa dicabut oleh DPP. Hal ini berbeda dengan jabatan definitif yang lahir dari proses musyawarah dan mufakat yang sah. “Itulah mengapa MUSWIL LUB menjadi penting. Kita perlu pemimpin yang definitif dan punya legitimasi penuh untuk menyelesaikan persoalan internal,” katanya.
Konferensi pers juga mengungkap dugaan adanya tekanan terhadap tujuh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) agar tidak menghadiri MUSWIL LUB. Menurut panitia, beberapa pimpinan DPC yang juga menjabat sebagai anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota mendapat tekanan dari salah satu oknum pengurus pusat PPP.
“Mereka ditekan, bahkan diancam akan di-PAW jika tetap hadir. Padahal sebelumnya mereka sudah konfirmasi akan datang, bahkan sudah berada di Pekanbaru,” ungkap panitia.
Ancaman itu disebut diperkuat dengan keluarnya surat instruksi dari DPW PPP Riau yang melarang DPC-DPC menghadiri MUSWIL LUB. Hal ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan terhadap hierarki organisasi. “Kami mengimbau agar seluruh DPC tunduk pada struktur partai yang lebih tinggi, yaitu DPP. Instruksi DPP harus dijalankan,” tegasnya.
Struktur Baru Sudah Siap, Tinggal Tunggu SK DPP. Panitia menyampaikan bahwa hasil MUSWIL LUB telah membentuk susunan personalia baru DPW PPP Provinsi Riau melalui rapat formatur. Saat ini, susunan tersebut tinggal menunggu pengesahan dari DPP dalam bentuk Surat Keputusan (SK) resmi.
“Formatur telah bekerja dan susunan personalia sudah siap. Kami akan segera ajukan ke DPP agar diterbitkan SK. Dengan begitu, DPW PPP Riau akan memiliki kepengurusan definitif yang sah dan kuat secara struktural maupun moral,” imbuh Dedi Putra.
Panitia menegaskan bahwa MUSWIL LUB bukanlah panggung konflik, melainkan arena konsolidasi untuk mempersiapkan PPP Riau menyongsong tantangan politik ke depan, termasuk Pilkada dan Pileg yang akan datang. Mereka mengajak seluruh kader untuk bersatu kembali di bawah kepemimpinan baru yang akan segera difinalisasi.
“Inilah saatnya kita kembali bergandengan tangan. MUSWIL ini adalah mekanisme normal dalam organisasi. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik untuk membangun PPP Riau yang solid dan berintegritas,” tutup pernyataan tersebut.
Comments0