Sudah Dilantik, Honor Bimtek KPPS Tembilahan Kota Belum Dibayarkan

Ilustrasi honor KPPS.

BERITAINHIL.com - TEMBILAHAN ; Beredar informasi peserta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang beberapa waktu lalu dilantik belum menerima biaya transportasi sesuai mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek).

Salah seorang peserta yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, bahwa pelantikan KPPS dilaksanakan 25 Januari dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pada 28 Januari 2024. Namun sejauh ini, mereka (peserta KPPS, red) belum mendapatkan haknya, sebagaimana yang telah ditetapkan.

"Kami KPPS Tembilahan kota belum ada yang terima, kemarin pada saat bimtek cuma ada info dari PPS kota, akan dibayarkan kalau ada pembayaran dari KPU katanya," sebut sumber ini saat dikonfirmasi wartawan via WhatsApp, Rabu (31/1/23).

Sementara edaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat biaya itu sudah dianggarkan dan harus di distribusikan. 

Melansir dari rri.co.id Komisioner KPU RI Parsadaan Harahap menjelaskan, segala hal yang berkaitan dengan KPPS sudah ada aturannya. Seperti, uang transportasi maksimal senilai Rp150 ribu.

"Transportasi maksimal Rp 150 ribu, ada maksimal tapi jangan sampai diberikan (sampai kurang). Sudah ada harga kewajaran dan perkiraan, sudah kita berikan dalam anggaran," ucap Parsadaan.

Kemudian, Parsadaan membeberkan, KPU Pusat sudah menganggarkan Rp5 triliun untuk kebutuhan 5,7 juta petugas KPPS. Oleh sebab itu, hak-hak ujung tombak KPU di 820.161 TPS tersebut harus dijaga.

"Untuk Bimtek sudah kita anggarkan se-Indonesia, 5,7 juta petugas (KPPS). Sudah kita anggarkan Rp 5 triliun," ujar Parsadaan.

Adapun jumlah Honor Petugas KPPS Pemilu 2024 antara lain adalah.

Ketua : Rp 550 ribu naik menjadi Rp 1,2 juta (Pemilu 2024) dan Rp 900 ribu (Pilkada 2024)

Anggota : Rp 500 ribu naik menjadi Rp 1,1 juta (Pemilu 2024) dan Rp 850 ribu (Pilkada 2024)

Satlinmas : Rp 500 ribu naik menjadi Rp 700 ribu (Pemilu 2024) dan Rp 650 ribu (Pilkada 2024).

Secara terpisah, Ketua KPU Kabupaten Inhil, Herdian Azmi membenarkan informasi tersebut. Dia menyebut bahwa biaya operasional tersebut belum dibayarkan.

"Belum dibayarkan karena mata anggarannya belum muncul di kpkn Rengat," imbuhnya.