Tiba di Patung Kuda, Mahasiswa Tolak Draf RKUHP Nyanyi Ultah Buat Jokowi

Foto: Mahasiswa demo tolak draf RKUHP di Patung Kuda, Selasa (21/6)

BERITAINHIL.com - Jakarta : Massa aksi yang tergabung dalam sejumlah elemen mahasiswa akan melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Satu persatu peserta aksi yang menolak draf RKUHP itu mulai berdatangan.

Pantauan media di lokasi, Selasa (21/6/2022) sekitar pukul 14.27 WIB, massa mahasiswa nampak membawa atribut seperti bendera dan identitas kampus. Jalan Merdeka Barat dari arah Istana dan sebaliknya belum dilakukan penutupan. Menggunakan jas almamater, mereka datang sambil menyanyikan lagu ulang tahun (Ultah) untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mudah-mudahan diberi umur panjang sehat selama-lamanya," sorak para mahasiswa.

"Happy birthday Jokowi happy birthday Jokowi," lanjutnya.

Ada poster bertulisan 'Amanat Rakyat Dihiraukan'. Kemudian, ada pula poster 'Rezim Jokowi Kolonialism Gaya Baru'.

Selain itu, tidak ada mobil komando dalam aksi tersebut, mahasiswa tampak hanya membawa pengeras suara. Situasi lalu lintas terpantau ramai lancar dan polisi tampak berjaga di lokasi.

Sebelumnya, mahasiswa bakal menggelar demonstrasi menolak draf RKUHP yang memuat pasal-pasal problematik. Demonstrasi ini dinyatakan sebagai perayaan ulang tahun ke-61 Presiden Joko Widodo (Jokowi), 21 Juni besok.

"Aksi simbolik ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita agar naskah RKUHP segera di tolak demi kepentingan masyarakat," demikian bunyi agenda yang disampaikan Ketua BEM UI, Bayu Satrio Utomo, Senin (20/6/2022).

Bayu menjelaskan, aksi ini tidak terbatas diikuti oleh mahasiswa UI saja melainkan bersama unsur lain juga. Mereka tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Sebagai aksi simbolik, mereka akan memberi hadiah ulang tahun kepada Jokowi berupa 'somasi RKUHP'. Isinya adalah pernyataan sikap yang memuat desakan membuka draf RKUHP terbaru, bukan draf RKUHP tahun 2019 sebagaimana yang sekarang telah beredar.

"Hadiah ulang tahun Presiden Jokowi: Somasi RKUHP," kata Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam pernyataan sikapnya.

Mereka menyoroti pasal-pasal problematik dalam RKUHP berupa living law, soal pidana mati, contempt of court, penyerangan harkat dan martabat presiden, aborsi, hate speech, kohabitasi, pidana untuk demonstrasi tanpa pemberitahuan, hingga penghinaan terhadap penguasa.

Mereka mengultimatum agar Presiden dan DPR membuka draf RKUHP dalam waktu 7 x 24 jam. Apabila 'somasi' ini tidak diindahkan, maka mereka mengancam akan menggelar demonstrasi besar. Berikut adalah pernyataan sikap mereka.

1. Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna;

2. Menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial; serta

3. Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019.

Sumber: detik.com