BUMD Inhil PT KIG, Hanya "Bertahan Hidup"

BERITAINHIL.com - Tembilahan :
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Perusahaan Terbatas Kelapa Inhil Gemilang (PT KIG) yang sudah berjalan kurang lebih 5 bulan itu, ternyata sampai saat ini tidak mampu berkembang dan terhambat permodalan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT KIG, Ibnu Utama saat di konfirmasi mengatakan, keterbatasan modal adalah biang dari permasalahannya.

"PT KIG terhambat terkait anggaran, kita hanya mendapat anggaran permodalan di tahun 2020 saja sebesar Rp. 600 juta, yang dihabiskan untuk belajar kopra dan membangun infrastruktur," kata Ibnu.

Direktur PT KIG juga menegaskan walaupun saat ini hanya bisa bertahan hidup untuk membayar gaji karyawan, namun PT KIG tetap berupaya mendapatkan suntikan modal dari bank BPR Gemilang.

"Walaupun penyertaan modal dari pemegang saham untuk tahun 2021 ini tidak ada, namun PT KIG harus tetap jalan, kita tidak mau tergantung dengan Pemda saja, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah MoU dengan BPR Gemilang," tegas Ibnu.

Saat ditanya terkait berhentinya produksi kopra putih di pelabuhan parit 21, Direktur PT KIG mengatakan bahwa KIG masih tetap jalan dengan sisa anggaran yang ada.

"Alhamdulillah produksi kopra dan arang di pelabuhan parit 21 masih jalan, saat ini mampu produksi 2 sampai dengan 3 ton perminggu yang hasilnya untuk biaya operasional dan membayar gaji karyawan," jelas Direktur KIG, Sabtu (13/02/21).

Saat awak media turun langsung ke lapangan, ditemukan sebanyak 22 tenda kopra putih yang tidak lagi jalan berproduksi.

Saat dikonfirmasi dengan Humas PT KIG di lapangan, Adi mengatakan ada dua kelompok cluster pengolahan kopra putih di parit 21, namun hanya 1 kelompok yang masih tetap berjalan produksinya.

"Dari dua kelompok pengolahan kopra putih yang ada di pelabuhan parit 21, yang berproduksi hanya di samping kanan pelabuhan arah ke parit 22 saja," jelas Adi.

Mengenai hambatan kelompok lain kenapa tidak produksi, Adi menjelaskan terkait marketing dan kemampuan produksi yang tidak maksimal.

"Kemaren sudah ada tanda tangan MoU dengan pembeli, hanya saja kelemahan kita terkait kapasitas produksi, sehingga pembeli membatalkan kelanjutan kerjasamanya," pungkas Adi.***