• Jelajahi

    Copyright © BERITAINHIL.com
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Perlu Uang Banyak untuk Penanganan Covid-19, Gubri Tagih DBH 2018 ke Pusat

    23 Apr 2020, 15:01 WIB Last Updated 2020-04-23T08:01:10Z


    Beritainhil.com, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar telah mengirim surat ke Menteri Keungan (Menkeu) meminta sisa kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Riau tahun 2018.
    Termasuk kurang bayar DBH kabupaten/kota se-Riau.

    Permintaan tersebut sebagai upaya Pemprov Riau untuk percepatan penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). Sebab untuk mengatasi persoalan itu diperlukan dukungan pendanaan yang cukup besar, khususnya melalui Anggaran Pendapalan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

    "Pak Gubernur sudah mengirim surat permintaan ke Menkeu agar sisa kurang bayar DBH provinsi dan kabupaten/kota se-Riau segera dibayarkan. Karena dana itu diperlukan untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19," kata Asisten III Setdaprov Riau, Syahrial Abdi, Kamis (23/4/2020).

    Syahrial menjelaskan, kurang bayar DBH Pemprov Riau tahun 2018 sesuai PMK Nomor 20 Tahun 2020 sebesar Rp439 miliar lebih. Sedangkan untuk kurang bayar DBH kabupten/kota sebesar Rp608 miliar.

    "Artinya ada kurang bayar sekitar Rp1,047 triliun untuk DBH provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Riau," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pendapatan Daerah Riau ini.

    Menurutnya, permintaan gubernur tersebut telah mendapat respon dari pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36 Tahun 2020, tentang Penetapan alokasi sementara kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2019 dalam rangka penanganan Covid-19.

    "Alhamdulillah, dikeluarkan PMK ini salah satu respon pusat dalam rangka memberi kepastian terhadap kurang bayar DBH sumber daya alam kita," ungkapnya.

    Disinggung soal DBH 2019 apakah masih ada kurang bayar dari pusat, Syahrial menjelaskan untuk DBH 2019 kabupaten/kota semua sudah disalurkan pusat. Untuk provinsi Riau belum.

    "Untuk kurang bayar DBH provinsi tahun 2019 masih menunggu PMK setelah audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ungkap mantan Penjabat Bupati Kampar ini.

    Sedangkan DBH triwulan I tahun 2020, Syahrial menyebut sudah masuk ke rekening kas umum daerah Provinsi Riau akhir Maret lalu.

    "DBH triwulan I 2020 kita sudah masuk pada tanggal 30 Maret lalu sebesar Rp165.895.967.900," pungkasnya.
    Sumber cakaplah.com

    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini