• Jelajahi

    Copyright © BERITAINHIL.com
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Karyawan di PHK, PT ISK Abaikan Kewajiban Termasuk BPJS

    Mimin
    12 Agu 2020, 17:40 WIB Last Updated 2020-08-12T10:40:48Z

    Beritainhil.com - Tembilahan : PT. Inhil Sarimas Kelapa (ISK) Sungai Sejuk Indragiri Hilir (Inhil) Putuskan Hubungan Kerja (PHK) dengan sejumlah karyawan tanpa memberikan hak sesuai ketentuan perundang-undangan.


    Menurut keterangan tiga orang mantan karyawan PT. ISK yang di PHK mengatakan, selain THR, Uang pesangon, serta iuran BPJS kesehatan dan BPJS tenaga kerja tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan.


    "Kami sudah beberapa kali meminta kejelasan kepada General Manager (GM) PT. ISK tetapi tidak pernah ada sosulusi, bahkan saat kami mau mengambil dana pensiun dan berobat terhambat teryata iuran BPJS menunggak, padahal setiap bulannya gaji kami sudah di potong oleh perusahaan untuk membayarnya" ungkap "A" karyawan yang di PHK.


    Ketiga karyawan tersebut juga mengaku sudah pernah berkonsultasi ke Disnakertrans Kabupaten Inhil terakait hak-hak karyawan yang di PHK.


    "Kami sudah meminta kejelasan ke Disnakertrans Inhil, dan jelas ada hak-hak kami sebagai karyawan yang di PHK" Jelas karyawan yang di PHK tersebut.


    "Dalam waktu dekat jika tidak ada jalan keluar, maka kami akan menempuh jalur hukum" tutup karyawan inisial "A".


    Sesuai dengan Undang - Undang (UU) Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, Selain pesangon, karyawan yang terkena PHK oleh perusahaan juga punya hak untuk mendapatkan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dan Uang Penggantian Hak (UPH).


    Adapun besaran yang diterima pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar dua kali tertuang pada Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali tertuang Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.


    Saat dikonfirmasi awak media, Humas BPJS kesehatan Tembilahan, Riski membenarkan adanya tunggakan oleh PT. ISK.


    "Benar ISK sudah 3 bulan tidak melakukan iuaran BPJS karyawannya mulai dari bulan juni lalu," papar Riski.


    Sementara itu, saat diminta keterangan Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Inhil, M. Taher mengatakan sudah beberapa kali memediasi antara karyawan PT. ISK terkait BPJS Tenaga Kerja (Dana Pensiun).


    "Beberapa bulan yang lalu Disnakertrans Inhil juga sudah pernah memediasi antara karyawan yang berhenti di PT. ISK, masalahnya adalah saat karyawan ingin mencairkan dana pensiunnya terkendala karena adanya tunggakan BPJS, bahkan hampir setahun," jelas M Taher.


    "Jika masih ada permasalahan karyawan dengan PT. ISK, kami siap menerima laporan dan akan memediasikannya demi mendapat solusi terbaik," tutupnya.


    Saat dikonfirmasi Humas PT. ISK, Adi Ga mengatakan bahwa benar perusahaan ada tunggakan BPJS.


    "Saat ini Perusahaan memang ada menunggak iuran BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan, namun kami tetap berupaya untuk menyelesaikan dan mencicilnya" papar Adi.


    Adi juga menyampaikan tertundanya pembayaran tersebut akibat dari dampak covid19, perusahaan tidak bisa berproduksi akibat tertutupnya penjualan ke negara buyer.


    Mengenai pembayaran karyawan yang di PHK, perusahaan menegaskan tidak ada mengeluarkan surat PHK terhadap karyawannya.


    "Sampai saat ini PT. ISK tidak ada mengeluarkan surat PHK, hanya saja karena ada pengurangan karyawan, kita sampaikan secara musyawarah siapa yang ingin keluar dan mengenai pesangon juga di musyawarahkan, tetapi jika karyawan tidak mau keluar bisa tetap bekerja seperti biasa" Tutup Humas PT. ISK.


    Editor : Db

    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini